Dasar-Dasar izin HAKI Merek Dijelaskan
Dasar-Dasar izin HAKI Merek Dijelaskan
Blog Article
Franchise atau yang biasa disebut dengan waralaba merupakan metode berbisnis dengan cara mendapatkan hak atas merek dagang, bahan baku, dan juga produk yang ditawarkan dari bisnis yang sudah ada. Ketentuan dalam prosedur memasarkan produk dan juga hal lainya terdapat pada perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis tersebut.
Baik proyek pemerintah maupun swasta, mewajibkan badan usaha jasa konstruksi memiliki SBU sebagai syarat utama untuk mengikuti tender.
Sistem OSS akan memandu dalam menentukan perizinan tambahan jika barang yang dipilih memerlukan izin khusus.
80% dari peralatan bisnis dan barang dagangan dalam bisnis franchise harus diproduksi di dalam negeri.
Melakukan pengisian type dengan tepat dan lengkap, dibubuhkan oleh tanda tangan penanggung jawab dan juga materai
Hal baru di sini adalah adanya deposit pajak. Ini adalah hal baru yang diimplementasikan di Coretax DJP. Tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Bahasa mudahnya mungkin seperti konsep “e-wallet” yang pastinya sudah akrab bagi kita.
Wajib pajak juga dapat menghubungi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan layanan konsultasi pada helpdesk. Alamat dan nomor telepon kantor pajak dapat dilihat pada tautan berikut .
Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pemahaman tersebut antara lain sebagai berikut:
Info Perdagangan: Sertakan informasi terkait jenis barang yang akan diekspor atau diimpor sesuai kategori produk.
Inilah mengapa setiap pelaku usaha di bidang kosmetik harus memiliki izin edar, untuk memastikan produk yang dijual aman dan melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Salah satu regulasi yang mendapatkan perubahan yang signifikan ialah tentang regulasi yang mengatur izin tenaga kerja asing.
FC akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya & surat persetujuan perubahan perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (diterbitkan oleh kemenkumham)
Setelah mendapatkan SKA, dan SBU barulah anda bisa mengajukan pembuatan SIUJK. Jika perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan proses pembuatan SIUJK akan membutuhkan waktu maksimal 4-6 minggu, dan proses akan lebih cepat lagi bila anda memiliki notaris.
Artinya, wajib pajak melakukan dulu rangkaian aktivitas pelaporan SPT sampai kepada dihasilkannya konsep SPT Kurang Bayar. Setelah itu wajib pajak dapat memilih menggunakan deposit pajak atau pembuatan kode billing untuk pembayaran. Jika memilih membuat kode billing, maka kode billing akan tergenerate sesuai dengan more info jenis SPT, jenis pajak, dan masa pajak yang sedang dibuat konsep SPT-nya.